
Tinjau Perumahan MBR di Sumut, Mendagri: Pemerintah Bekerja Keras untuk Rakyat Kurang Mampu
Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Sumatera Utara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam peninjauan tersebut, kedua menteri melihat langsung kondisi rumah yang telah dibangun dan berbincang dengan warga penerima manfaat. Mendagri mengaku bahagia melihat antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.
“Saya lihat tadi waktu masuk rumah, ibunya senang, rumahnya juga bagus. Pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito saat meninjau Perumahan Kompos Patria Tama di Kabupaten Deli Serdang, Sabtu 11 Oktober 2025.
Tito menjelaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri PKP Maruar Sirait bertujuan memastikan program berjalan sesuai harapan dan menyerap langsung masukan dari masyarakat.
Baca Juga: Wamenpar Tekankan Pentingnya Penguasaan Bahasa Inggris bagi Pemandu Wisata Lumajang
Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan di lapangan dan terbuka terhadap segala kritik demi perbaikan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memaparkan sejumlah kebijakan yang telah diterapkan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah.
Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi warga yang ingin membangun atau merenovasi rumah.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak khawatir terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini justru akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang.
“Masa kita mau cari uang pajak dari orang yang kurang mampu? Justru kita pemerintah ini bekerja untuk mengangkat derajat mereka,” tutur Tito.
Mendagri menambahkan, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan sektor properti yang berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
Ia menyebut dengan semakin mudahnya masyarakat memiliki rumah, permintaan terhadap perumahan akan meningkat. Hal ini akan menggerakkan sektor terkait, mulai dari real estat, toko material bangunan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun rumah menjadi lebih murah. Permintaan naik, toko material hidup, tukang hidup, semua bergerak,” kata Tito.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa pembangunan rumah bagi masyarakat tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
“Tanah kosong itu PBB-nya kecil. Kalau dibangun rumah, walaupun BPHTB dan PBG dibebaskan, tahun depan sudah ada bangunannya, maka akan ada pajak yang masuk. Walaupun kecil, itu berkelanjutan,” ucap Tito.
Editor: Redaktur TVRINews
