TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, memutuskan untuk menghentikan sementara pendaftaran dapur baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan ulang pelaksanaan program di seluruh daerah.
Nanik menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
“Fokus kami adalah memastikan anggaran digunakan seefisien mungkin tanpa mengurangi target penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurutnya, BGN saat ini tengah melakukan sejumlah langkah perbaikan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk penyesuaian sasaran penerima manfaat agar distribusi bantuan lebih merata.
Selain itu, BGN juga resmi memberlakukan moratorium terhadap penambahan maupun pendaftaran dapur baru hingga proses evaluasi dan penataan selesai dilakukan.
“Kami melakukan refocusing penerima manfaat dan moratorium dapur baru sebagai bagian dari upaya penataan program,” jelasnya.
Langkah lain yang ditempuh adalah pembenahan dapur yang telah beroperasi, termasuk peningkatan standar pengelolaan serta kualitas sumber daya manusia. BGN juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur di lapangan.
Di sisi lain, BGN menyiapkan perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi daerah.
“Dapur yang sudah ada akan kami benahi, sementara fokus berikutnya adalah memperkuat layanan di wilayah 3T,” kata Nanik.
Saat ini, tercatat lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Namun, sebarannya masih belum merata karena mayoritas berada di wilayah perkotaan dan aglomerasi.
“Memang masih terjadi penumpukan di wilayah tertentu, sementara daerah 3T masih membutuhkan perhatian lebih,” ujarnya.
Nanik menegaskan, arahan Presiden menjadi dasar utama untuk memperkuat pelayanan di wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Karena itu, BGN akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan dapur di setiap daerah sebelum menentukan langkah lanjutan kebijakan moratorium.
Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang tidak memenuhi standar operasional. Dapur yang dinilai tidak layak akan dibina hingga dapat dihentikan sementara jika diperlukan.
Untuk mendukung perluasan layanan di wilayah 3T, BGN tengah mengkaji berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR, hibah, serta pemanfaatan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah dan dapur umum.
“Kita tidak selalu harus membangun dapur baru. Fasilitas yang sudah ada bisa dimanfaatkan, terutama di wilayah 3T dengan jumlah penerima yang relatif kecil,” tutup Nanik.
