TVRINews, Jakarta
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya pada semester I tahun 2026. Hingga periode tersebut, Kementerian UMKM mencatat penyerapan anggaran sebesar Rp168,6 miliar dari total pagu Rp397,1 miliar atau setara 42,46 persen.
Maman menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di seluruh satuan kerja Kementerian UMKM, terutama dalam penguatan pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha.
“Realisasi anggaran sampai saat ini mencapai 42,46 persen atau sekitar Rp168 miliar. Kami terus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran untuk mendukung UMKM,”ujar Maman dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2026.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses permodalan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, 511.208 pelaku usaha telah naik kelas atau graduasi, sementara 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat aspek legalitas dan standardisasi usaha. Hingga semester I 2026, telah diterbitkan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 3,73 juta sertifikasi halal, serta dukungan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK bagi ribuan produk usaha kecil dan menengah.
Penguatan ekosistem kewirausahaan juga terus dilakukan melalui pembinaan terhadap 1,081 juta wirausaha, pengawasan 753 inkubator bisnis yang menaungi 8.661 usaha rintisan, serta fasilitasi kemitraan bagi 804 UMKM dengan potensi transaksi mencapai Rp2,21 triliun.
Pemerintah turut melibatkan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperluas akses pasar dan memperkuat rantai pasok melalui skema Holding UMKM.
Maman juga menyampaikan bahwa pada 2025, Kementerian UMKM mencatat realisasi anggaran sebesar Rp425,8 miliar atau 97,39 persen dari total pagu Rp437,2 miliar. Capaian tersebut menempatkan kementerian di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan serapan anggaran terbesar.
Sejalan dengan capaian tersebut, indikator kinerja UMKM juga mengalami peningkatan. Pada 2025, kontribusi usaha kecil dan menengah naik menjadi 3,28 persen dari target 3,1 persen, sementara rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,29 persen dari target 3,1 persen.
Di sisi lain, Kementerian UMKM tengah menyiapkan peluncuran awal (soft launching) platform SAPA UMKM sebagai sistem integrasi layanan dan data pelaku usaha dari berbagai mitra dan offtaker. Program ini dirancang untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) melalui digitalisasi layanan UMKM.
“Platform ini telah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali, dan hasilnya cukup positif meski masih terus disempurnakan,”tuturnya.
SAPA UMKM akan mengintegrasikan layanan pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, hingga perlindungan UMKM dalam satu sistem data terpadu berbasis real time. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
