TVRINews, Jakarta
Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden RI Prabowo Subianto akan berlanjut pekan depan.
Polri menegaskan seluruh personel yang terlibat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku tanpa perlakuan khusus, termasuk bagi perwira tinggi.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengatakan jadwal sidang terhadap terduga pelanggar lainnya masih disiapkan. Namun, ia memastikan proses penegakan kode etik akan tetap berjalan.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya. Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik,” kata Isir, Rabu, 11 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta (AS) dalam sidang KKEP pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam sidang tersebut, komisi menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terduga pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Meski demikian, AS menyatakan banding atas putusan tersebut. Isir menjelaskan salinan putusan akan diberikan kepada yang bersangkutan sebelum proses banding dilanjutkan melalui pembentukan komisi banding.
Ia juga menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap terduga pelanggar lain, termasuk apabila mereka merupakan perwira tinggi Polri.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Isir.
Terkait komposisi pimpinan sidang untuk terduga pelanggar berpangkat tinggi, Isir mengatakan perangkat komisi akan ditentukan oleh Kapolri sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia mencontohkan dalam sidang terhadap perwira tinggi berpangkat bintang dua yang masih aktif, pimpinan komisi berasal dari perwira berpangkat bintang tiga.
Mengingat, dalam kasus tersebut, Polri pertama kali menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Eko Hadi Santoso (EH).
Kemudian, pada 5 November 2026, penyidik menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri SU sebagai tersangka. Penetapan itu menjadikan total tersangka dalam perkara tersebut berjumlah empat orang.
Pada tanggal yang sama, Polri menyampaikan bahwa tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
“Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” kata Isir.
Selain proses etik, Polri juga masih menjalankan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Isir menyebut sejumlah saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperoleh perlindungan.
Di sisi lain, Polri juga membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami informasi terkait dugaan makar sebagaimana disampaikan dalam rilis sebelumnya.
Isir menyampaikan proses pendalaman membutuhkan waktu. Karena itu, ia meminta masyarakat dan jurnalis turut mengawal proses yang sedang berjalan.
Polri menyatakan perkembangan jadwal sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya akan disampaikan lebih lanjut kepada publik.
