TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pembenahan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dan optimalisasi kanal digital. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Bima menegaskan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun," ujar Bima, dalam keterangan yang diterima, Rabu, 11 November 2026.
Salah satu langkah konkret Kemendagri dalam memperkuat keterbukaan informasi adalah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga tingkat pemerintah desa.
Selain itu, aturan tersebut memperjelas standar pelayanan informasi, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
Dari sisi capaian, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian permohonan informasi publik juga mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026.
Capaian ini menjadi bukti upaya berkelanjutan Kemendagri dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Kemendagri juga mengoptimalkan berbagai kanal digital, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Platform tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi pemerintah, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat.
Optimalisasi keterbukaan informasi turut didorong di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif, Kemendagri juga mengoptimalkan pemantauan media (media monitoring). Langkah ini dilakukan untuk memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun respons dan menyampaikan informasi secara proaktif kepada masyarakat.
Komitmen keterbukaan informasi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Dalam pelaksanaannya, Kemendagri memantau perkembangan penanganan bencana sekaligus opini publik. Upaya ini dilakukan agar informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Sementara itu, dalam aspek pelayanan pengaduan, Kemendagri terus memantau tindak lanjut laporan masyarakat. Hingga 2026, pemerintah daerah (Pemda) telah menyelesaikan sekitar 93 persen pengaduan yang masuk. Adapun tingkat penyelesaian pengaduan di lingkungan Kemendagri mencapai 87 persen.
“Kami juga terus memonitor bagaimana kinerja pelayanan pengaduan,” jelasnya.
Melalui penguatan regulasi, optimalisasi kanal digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, Kemendagri terus mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
