Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dimana menjadi mesin pembangunan. Baik atau tidaknya birokrasi akan menentukan sejauh mana tujuan pembangunan tercapai. Semakin baik birokrasi, semakin cepat mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menyelesaikan berbagai masalah negara.
“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepayan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara virtual, Rabu, 09 Agustus 2023.
Baca juga: Diadang Polisi Saat Ingin Unjuk Rasa, Ketum KASBI Buka Suara
Dalam hal ini, reformasi birokrasi menjadi mesin pembangunan, diperlukan berbagai upaya, antara lain dengan mengoreksi kebijakan yang tumpang tindih, menyederhanakan proses bisnis, mengelola kinerja, menerapkan sistem reward dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menyerukan agar reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi yang bukan tumpukan kertas, serta birokrasi yang tangkas dan efisien berbuah. Birokrasi yang tadinya berbasis aturan, kini harus berwawasan ke depan, berbasis kinerja, dampak, kolaborasi, dan pengabdian masyarakat.
Percepatan dampak Reformasi Birokrasi ini dicapai melalui tematik reformasi birokrasi yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan prioritas presiden yang nyata.
Sementara itu, dalam upaya pengelolaan Human Capital Management, diperlukan empat langkah strategis. Dimulai dengan mengisi posisi melalui mekanisme seleksi terbuka, memilih kandidat dengan rekam jejak yang baik, menghasilkan talenta, dan mengantisipasi kebutuhan talenta di masa depan.
Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi dicapai melalui peningkatan pelayanan kepegawaian berupa pemotongan proses pelayanan penerjemahan, baik mutasi, promosi, dll. Serta kompleks, sekarang menjadi ringkas.
“Kegiatan rakor ini menjadi momentum kita untuk membangun komitmen positif bagaimana mengupayakan proses layanan kepegawaian semakin baik. Kemudian nantinya akan didukung instansi pemerintah agar masyarakat dapat merasakan proses layanan yang semakin baik,” ungkapnya.
Baca juga: Diadang Polisi Saat Ingin Unjuk Rasa, Ketum KASBI Buka Suara
Sehingga, hadir pula dalam kegiatan tersebut yaitu Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Anna Hasnah Hasaruddin, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta para kepala daerah dalam wilayah kerja Kanreg XII BKN.
Editor: Redaktur TVRINews