TVRINews, Jakarta
Komisi VI DPR RI memberikan penjelasan komprehensif terkait latar belakang pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey). Langkah penataan lini bisnis milik negara tersebut ditegaskan telah melalui kajian yang matang dan terukur demi mendorong penguatan tata kelola, memacu efisiensi, sekaligus menutup potensi kebocoran anggaran pada ekosistem perusahaan negara.
Penegasan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey beserta seluruh jajaran subholding di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Penjelasan ini sekaligus merespons pandangan kritis yang sempat dilontarkan oleh anggota legislatif terkait efektivitas dan dampak nyata dari pengoperasian holding yang telah berjalan sejak Juli 2025 tersebut.
Kawendra menyampaikan hal itu saat merespons pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Mufti Aimah Nurul Anam. Sebelumnya, Mufti mengaku baru mengetahui pembentukan IDSurvey yang dilakukan pada Juli 2025 dan menilai selama hampir satu tahun keberadaan holding tersebut belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata.
Menanggapi hal tersebut, Kawendra menilai pembentukan IDSurvey justru menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perusahaan negara agar berjalan lebih akuntabel dan transparan.
“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra dalam keterangannya, Sabtu 27 Juni 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah secara masif. Konsolidasi perusahaan melalui pembentukan holding dirancang untuk menciptakan entitas bisnis negara yang lebih kuat, sehat, dan memiliki daya tawar tinggi, bukan sekadar memangkas kuantitas atau jumlah perusahaan semata.
“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.
Kawendra menambahkan, kehadiran IDSurvey merupakan implementasi nyata yang sejalan dengan peta jalan Presiden dalam membangun ekosistem BUMN yang lebih profesional, efisien, serta mampu memberikan kontribusi dan nilai tambah yang optimal bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” pungkasnya.
