DPR Dorong Keberlanjutan Sekolah Rakyat hingga Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat agar lulusan dari jenjang SD, SMP, dan SMA memiliki peluang yang jelas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau terjun ke dunia kerja.
“Keberlanjutan Sekolah Rakyat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu mulai merancang langkah lanjut setelah para siswa menyelesaikan pendidikan mereka, apakah diarahkan ke pendidikan tinggi atau dipersiapkan memasuki dunia kerja,” ujar Lalu dalam keterangan yang dikutip, Selasa, 15 Juli 2025.
Pernyataan ini disampaikan menyusul dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025. Sebanyak 37 titik lainnya akan memulai MPLS pada akhir Juli, sehingga total 100 titik rintisan Sekolah Rakyat resmi beroperasi di tahun ajaran 2025/2026.
Menurut Lalu, keberlanjutan program tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pendidikan di dalam sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan masa depan siswa setelah lulus. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
Baca Juga: Puan Pastikan Pembahasan RUU KUHAP Masih Berproses dan Terbuka untuk Masukan Publik
“Presiden Prabowo punya cita-cita mulia agar anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi mewarisi kemiskinan dari orang tuanya. Sekolah Rakyat adalah jawaban untuk mencegah itu, tapi harus dibarengi dengan kesinambungan setelah mereka lulus,”jelasnya.
Selain itu, Lalu juga mengingatkan pentingnya memastikan rekrutmen guru dan peserta didik sesuai dengan rencana induk (masterplan) Sekolah Rakyat, agar tujuan program benar-benar tercapai.
“Selama pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan awal, saya yakin Sekolah Rakyat bisa menjadi instrumen nyata dalam menurunkan angka kemiskinan,”ucapnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Desil 1 dan 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini bersifat gratis, berasrama, dan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas.
Kurikulum Sekolah Rakyat menggabungkan pembelajaran formal di siang hari dengan penguatan karakter di malam hari, termasuk pendidikan agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Beberapa sekolah, seperti Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, bahkan telah mengadopsi sistem Learning Management System (LMS) dan modul pembelajaran digital untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Editor: Redaktur TVRINews