TVRINews, Bogor
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan layanan haji
Menurut Irfan, pemerintah telah menyusun sekitar 20 poin evaluasi yang menjadi dasar perbaikan layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Salah satu perubahan yang dinilai penting adalah percepatan penerbitan visa dan distribusi dokumen perjalanan sejak di Tanah Air.
"Visa terbit sekitar akhir atau pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk juga mulai dibagikan di Tanah Air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah terpisah dari keluarganya, tidak mendapatkan hotel saat tiba, atau tercecer di berbagai tempat," kata Irfan di Kediaman Presiden Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan sejumlah pembenahan yang dilakukan juga mencakup perbaikan sistem kontrak dengan penyedia layanan di Arab Saudi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan yang lebih baik sekaligus memperoleh harga yang lebih kompetitif bagi jemaah Indonesia.
Selain itu, Presiden Prabowo disebut memberikan berbagai masukan terkait peningkatan kualitas layanan pada musim haji 2027, mulai dari penyediaan konsumsi yang harus dipersiapkan lebih awal hingga penataan hotel dan penginapan agar lebih nyaman bagi jemaah.
"Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait tahun 2027 nanti, termasuk bagaimana makanan harus dipersiapkan lebih dini dan lebih baik. Kemudian bagaimana hotel-hotel juga harus ditata lebih baik lagi," ujar Irfan.
Irfan menambahkan Presiden juga kembali menyinggung rencana pembangunan Kampung Haji sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR karena penyelenggaraan haji tahun depan diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya avtur, kondisi global yang belum stabil, hingga peningkatan tarif layanan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi.
"Kampung Haji menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan kita bahas bersama DPR karena tantangan tahun depan cukup besar, baik dari nilai tukar, kenaikan avtur, maupun kenaikan biaya layanan dari pemerintah Saudi," tutur Irfan.
