TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 22-26 Juni 2025.
Sebagai bagian dari rangkaian persiapan, Kemendagri menggelar rapat koordinasi di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kamis 19 Juni 2025. Rapat ini diikuti oleh jajaran Kemendagri, pihak IPDN, serta panitia pelaksana retret.
“Pagi ini kita rapat di IPDN untuk mematangkan semua persiapan retret gelombang kedua. Media juga bisa meliput dan kami akan berkeliling meninjau langsung lokasi kegiatan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya kepada wartawan, Kamis 19 Juni 2025.
Retret kepala daerah gelombang kedua ini akan dihadiri oleh 40 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Agenda ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada Februari lalu di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Sebelumnya, Bima menjelaskan bahwa materi yang akan disampaikan dalam pembekalan kali ini masih sejalan dengan retret sebelumnya. Namun, akan ada tambahan sesuai perkembangan terkini terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah pusat.
“Ada evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas yang perlu menjadi perhatian. Selain itu, kami ingin menegaskan kembali pemahaman kepala daerah mengenai hak, kewajiban, dan batasan hukum dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Bima menambahkan, pembekalan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan di daerah. Ia berharap, para kepala daerah semakin memahami perannya dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Sebagai catatan, pada retret kepala daerah gelombang pertama yang berlangsung di Lembah Tidar, Magelang, hadir 494 dari 503 kepala daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.
Baca Juga: MenPAN-RB Apresiasi Kinerja Polri, Kepuasan Layanan Lalu Lintas Tembus 94,92%
