
ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan 63 Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
“Per 12 Mei kemarin, kami mencatat ada 63 titik Sekolah Rakyat yang siap beroperasi. Kami targetkan pertengahan Juli atau paling lambat tanggal 3 Juli, sekolah-sekolah ini mulai menerima siswa,” kata Agus.
Agus menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat layanan pendidikan dasar di daerah-daerah tertinggal, termasuk kantong-kantong kemiskinan di wilayah urban.
“Tujuannya, setiap kabupaten/kota—514 totalnya—diharapkan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Ini menjadi jembatan agar anak-anak yang tidak tersentuh sistem pendidikan formal tetap mendapatkan layanan pendidikan berkualitas,” ungkapnya.
Arahan Presiden: Bangun 200 Sekolah Rakyat
Rencana jangka menengah mencakup pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Dari jumlah itu, 100 sekolah direncanakan akan dibangun setiap tahun. Pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan pihak swasta melalui dukungan Kementerian BUMN serta Kementerian Sekretariat Negara.
“Sebanyak 100 Sekolah Rakyat ditargetkan dibangun tahun ini, separuh di antaranya dengan partisipasi swasta,” ujar Agus.
Sebaran Sekolah Rakyat
Dari 63 titik awal yang akan beroperasi, sebarannya adalah sebagai berikut:
- Sumatera: 13 titik
- Jawa: 34 titik
- Kalimantan: 2 titik
- Bali dan Nusa Tenggara Timur: 3 titik
- Sulawesi: 8 titik
- Maluku: 2 titik
- Papua: 1 titik
Langkah ini menjadi bentuk nyata implementasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di kelompok rentan dan tertinggal.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Investasi Nasional Rp 49.377 Triliun, 86% Diandalkan dari Sektor Swasta
Editor: Redaksi TVRINews
