
Foto: Triyono Martanto (dok. Tangkapan Layar Youtube TVR Parlemen)
Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Komisi III DPR RI melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA), Rabu, 10 September 2025
Agenda ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, yakni pada 9, 10, 11, dan 16 September 2025. Proses digelar secara terbuka untuk publik sebagai bagian dari transparansi seleksi pejabat yudikatif.
Setiap kandidat diberi waktu maksimal 90 menit, dengan alokasi 15 menit untuk menyampaikan pokok pikiran atau perkenalan diri, sebelum menjawab pertanyaan anggota dewan.
Sebanyak 13 nama diajukan untuk diuji, mencakup calon dari kamar pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, serta hakim ad hoc HAM.
Uji kelayakan ini akan menentukan siapa yang nantinya ditetapkan sebagai hakim agung dan hakim ad hoc HAM, guna mengisi jabatan strategis di Mahkamah Agung sekaligus memperkuat sistem peradilan nasional.
Berikut nama-nama calon hakim agung yang akan diproses oleh Komisi III DPR RI, beserta jabatan asalnya:
Kamar Pidana
1. Alimin Ribut Sujono - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Annas Mustaqim - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Julius Panjaitan - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Suradi - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Kamar Perdata
1. Ennid Hasanuddin - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Heru Pramono - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kamar Agama
1. Lailatul Arofah - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Muhayah - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Kamar Militer
1. Agustinus Purnomo Hadi - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI
Kamar Tata Usaha Negara
1. Hari Sugiharto - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
1. Budi Nugroho - Hakim Pengadilan Pajak
2. Diana Malemita Ginting - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
3. Triyono Martanto - Hakim Pengadilan Pajak
Adhoc HAM
1. Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
3. Moh Puguh Haryogi - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Baca juga: BPJPH: Aspek Halal Jadi Prioritas dalam Program MBG
Editor: Redaksi TVRINews