BPJPH: Aspek Halal Jadi Prioritas dalam Program MBG
Penulis: Raja Medina Yohana
TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian,” ujar Haikal, Rabu, 10 September 2025.
Menurut Haikal, sertifikasi halal memastikan setiap proses dalam penyediaan makanan, mulai dari produksi bahan baku, distribusi, hingga penyajian, sesuai dengan standar halal dan tayib.
“Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ucap Haikal.
Sebelumnya diberitakan, perluasan dapur makan bergizi gratis (MBG) terus digenjot Badan Gizi Nasional (BGN).
Hingga awal September 2025, tercatat sudah ada 7.477 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan lebih dari 7.000 kecamatan.
Meski begitu, masih ada lima kabupaten yang belum memiliki SPPG, yaitu Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Sumba Tengah (NTT), Maybrat (Papua Barat), Tambrauw (Papua Barat Daya), serta satu kabupaten di Papua Barat Pegunungan.
Capaian BGN sejauh ini melampaui target bulanan. Juli lalu, target 1.994 unit berhasil terlampaui menjadi 2.391 unit dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang.
Pada Agustus, target 7.000 unit juga terlewati, mencapai 7.453 unit dengan penerima manfaat 22 juta orang.
BGN juga mencatat serapan anggaran MBG per 5 September baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari pagu Rp71 triliun.
BGN optimistis penyerapan akan melonjak di triwulan terakhir, bahkan diproyeksikan menembus Rp76,4 triliun pada akhir tahun.
Editor: Redaksi TVRINews