TVRINews, Surabaya
Pemerataan akses pendidikan tinggi menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi perguruan tinggi di Indonesia. Melalui Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026, pemerintah bersama pemangku kepentingan pendidikan tinggi merumuskan langkah strategis untuk memperluas kesempatan belajar, termasuk bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Agenda tersebut tercantum dalam Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak yang merupakan sintesis hasil KPPTI 2026. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), T Basaruddin, memaparkan matriks tersebut di Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (UNAIR).
Basaruddin menjelaskan, terdapat empat klaster utama yang menjadi arah transformasi perguruan tinggi, yakni tata kelola dan keberlanjutan institusi, transformasi pembelajaran dan digitalisasi, penguatan kemitraan dan Tridarma, serta pemerataan akses dan jejaring pendidikan tinggi.
Menurutnya, potensi perguruan tinggi di Indonesia perlu disatukan melalui kolaborasi agar mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Perlu adanya kolaborasi secara menyeluruh, mengingat potensi perguruan tinggi Indonesia yang sangat besar dan akan lebih besar lagi apabila potensi-potensinya dipersatukan,” jelas Basaruddin.
Pada klaster keempat, perguruan tinggi didorong mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses pendidikan. Penguatan layanan bagi kelompok rentan dan perluasan kemitraan di wilayah 3T juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
“Perguruan tinggi mengembangkan sistem afirmasi dan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dinilai kurang terwakili atau memiliki keterbatasan akses. Melalui aksi ini, dapat tercipta kesetaraan akses yang berkeadilan dan penurunan ketimpangan,” tegas Basaruddin.
Selain pemerataan akses, klaster pertama menyoroti pentingnya tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan institusi. Perguruan tinggi perlu memperkuat otonomi dan akuntabilitas, mengembangkan kepemimpinan transformasional, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan.
Basaruddin juga mendorong penerapan evaluasi kinerja yang mengukur keluaran, hasil, dan dampak secara transparan. Tata kelola yang baik diharapkan dapat membentuk perguruan tinggi yang sehat dan memiliki peran sebagai kekuatan moral.
Pada klaster kedua, transformasi pembelajaran diarahkan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara bertanggung jawab. Penguatan kematangan digital, integrasi data, keamanan informasi, serta pengawasan penggunaan AI juga menjadi perhatian.
Sementara itu, klaster ketiga menekankan penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat hilirisasi inovasi sehingga hasil riset dan pengembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara langsung.
“Perguruan tinggi harus membuka diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna melakukan hilirisasi inovasi,” kata Basaruddin.
Melalui empat klaster tersebut, Matriks Aksi Perguruan Tinggi Berdampak diharapkan menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas institusi sekaligus memperluas kontribusinya. Transformasi pendidikan tinggi tidak hanya diarahkan pada kemajuan akademik dan teknologi, tetapi juga memastikan kesempatan pendidikan serta manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
