TVRINews, Surabaya
Pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026, sejumlah rekomendasi kebijakan untuk menjawab tantangan strategis nasional dirumuskan. Di mana, ada sebanyak delapan pakar dari berbagai bidang menyampaikan hasil perumusan tersebut.
Salah satu rekomendasi berangkat dari persoalan ketahanan pangan. Guru Besar Departemen Teknik Lingkungan ITS, IDAA Warmadewanthi yang menilai jika degradasi lahan akibat praktik pertanian konvensional serta minimnya perlindungan bagi petani selama masa transisi menuju pertanian regeneratif perlu mendapat perhatian.
“Pangan yang berdaulat berawal dari tanah yang sehat dan petani yang terlindungi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan penguatan penyuluhan agroekologi dan optimalisasi koperasi desa untuk menjamin pemasaran serta penyerapan hasil panen. Dengan demikian, petani diharapkan memperoleh dukungan dalam menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.
Rekomendasi berikutnya menyasar pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Ketut Eddy Purnama dari Departemen Teknik Komputer ITS menyebut proses hilirisasi masih menjadi tantangan, terutama dalam memenuhi persyaratan regulasi sejak hasil penelitian berbentuk prototipe hingga siap digunakan di fasilitas kesehatan.
“Pemerintah belum berperan sebagai off-taker dari produk alat kesehatan dalam negeri,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil peran sebagai pembeli utama bagi produk alat kesehatan lokal yang potensial. Selain itu, penyederhanaan perizinan dan dukungan pendanaan untuk pengujian klinis diperlukan agar hasil inovasi perguruan tinggi dapat masuk ke pasar.
Pada sektor energi, Dede Candra Riawan dari Departemen Teknik Elektro ITS mendorong pembentukan organisasi pelaksana program nuklir nasional. Rekomendasi tersebut perlu disertai penguatan kesiapan industri, pengembangan talenta nuklir, dan pelibatan masyarakat.
“Pemerintah perlu membentuk organisasi pelaksana program nuklir nasional yang diiringi penguatan kesiapan industri, pengembangan talenta nuklir, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung target operasionalisasi PLTN pertama Indonesia pada 2032,” paparnya.
Sementara itu, Adjie Pamungkas dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS menyoroti perlunya penguatan mitigasi bencana melalui integrasi kajian risiko ke dalam perencanaan pembangunan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama berbagai pemangku kepentingan juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan bencana.
Selain rekomendasi di bidang pangan, alat kesehatan, energi, dan kebencanaan, para pakar turut membahas aspek pertahanan nasional, kesehatan, kedaulatan teknologi, serta hilirisasi industrialisasi teknologi.
Hasil perumusan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan teknologi nasional. Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, riset dan inovasi diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, yang menempatkan pengembangan sains, riset, dan inovasi sebagai bagian dari kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.
