TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim harus menjadi isu prioritas dalam kebijakan nasional.
Hal ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Kampus FISIP UI, Depok.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program MPR Goes to Campus dan UI menjadi kampus ke-35 yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Eddy menyebut perubahan iklim bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang telah dirasakan masyarakat setiap hari.
“Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan, mulai dari anomali cuaca hingga kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar,” ujar Eddy dilansir dari laman resmi MPR RI, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurutnya, istilah 'perubahan iklim' sudah tidak relevan lagi, karena situasi saat ini sudah masuk tahap krisis.
Baca Juga: Keren! Kota Solo Jadi Contoh Nasional, 0% Insiden MBG Berkat Program “MBG++”
“Sekarang bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. Ini seharusnya menjadi wake up call agar penanganannya menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Eddy juga menyoroti persoalan sampah yang menjadi salah satu sumber utama kerusakan lingkungan. Ia menyebut, Indonesia baru mampu mengelola sekitar 40 persen dari total sampah nasional, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar.
“TPA Bantar Gebang sekarang tingginya setara gedung 17 lantai. Tidak ada sungai di Indonesia yang benar-benar bersih dari sampah,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Eddy bersama Fraksi PAN DPR RI telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim, yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
“Alhamdulillah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sudah ditetapkan dalam Prolegnas 2026. Kami membuka ruang diskusi dan masukan, termasuk dari kalangan akademisi,” ujarnya.
Eddy menegaskan, tantangan krisis iklim hanya bisa diatasi melalui kolaborasi lintas sektor dan keberanian mengambil kebijakan jangka panjang.
“Persoalan iklim menyentuh kehidupan semua orang. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga soal keberlangsungan bangsa,” ujarnya.
