TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih banyak mengurusi Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara atau lebih dikenal SPJ. Ia menilai hal ini dikarenakan rumitnya pengurusan SPJ.
Jokowi menceritakan pengalamannya menemukan kepala sekolah serta guru bekerja hingga larut malam saat berkunjung ke suatu daerah. Alih-alih menyiapkan program belajar, Jokowi menyebut kepala sekolah dan guru tersebut malah mengurus SPJ.
"Saya sering sudah menyampaikan ke Pak Menteri PAN-RB harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Korps Pegawai RI (KORPRI) di Hotel Mercure Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.
Baca Juga: Peroleh 10 Honoris Causa, Megawati Harap dapat Menginspirasi Generasi Muda
"Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampe malam-malam urusan apa? Saya cek, SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ," lanjutnya.
Jokowi pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk merombak sistem pengurusan SPJ bagi ASN. Jokowi mengungkapkan bahwa prosedur pengurusan SPJ mencapai 43 tahap.
"Saya sampaikan ke Menkeu, ini sistem harus dirombak, harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ wajib iya, tapi jangan sampe prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat cuma 43 begitu sampe provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an. Beranak pinak, bener enggak? Kenyataan seperti itu," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, ada sistem yang salah dalam pengurusan SPJ bagi ASN. Jokowi ingin sistem tersebut dirombak sehingga ASN tak terjebak dalam rutinitas mengurus SPJ.
Di sisi lain, Jokowi menyampaikan tolak ukur menilai kualitas kinjerja para ASN, bukan bagaimana mengurus SPJ. Dia menuturkan tolak ukur kinerja ASN seharusnya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan mengurangi kemiskinan di daerah.
Baca Juga: Hari Batik Nasional, Jokowi: Batik adalah Wajah Kita
