TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat kapasitas pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) melalui peningkatan literasi keuangan dan tata kelola koperasi. Upaya ini dilakukan untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong Kopontren menjadi kelembagaan ekonomi yang profesional, akuntabel, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Menurut Muhaimin, koperasi pesantren perlu menerapkan prinsip kepemilikan yang terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta membangun rasa memiliki di antara seluruh anggota. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu, 11 November 2026.
"Kepemilikan harus terbuka, seterbuka-terbukanya, sehingga ada pertanggungjawaban, rasa memiliki, dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga. Koperasi juga harus memiliki semangat untuk mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 11 November 2026.
Muhaimin berharap Kopontren dapat menjadi pelaku ekonomi produktif yang tidak hanya bergerak di lingkungan internal pesantren, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk terlibat dalam rantai pasok industri.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menyampaikan bahwa Kopontren memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan.
Secara nasional, terdapat sekitar 2.300 Kopontren yang tercatat aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 636 koperasi telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan total anggota sekitar 238.150 orang dan aset mencapai Rp2,48 triliun.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan kebutuhan penguatan koperasi pesantren. Pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain penguatan kelembagaan, kerja sama Kemenko PM dan LPS juga memberikan pembekalan kepada pengurus Kopontren terkait pengelolaan dana anggota, pencatatan keuangan, pelaporan berkala, serta pengendalian risiko.
Literasi keuangan turut mencakup pemanfaatan layanan keuangan formal dan digital serta peningkatan kewaspadaan terhadap tawaran investasi dan pinjaman tidak berizin. Langkah ini bertujuan menjaga keamanan dana anggota sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi pesantren.
Penguatan Kopontren tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, khususnya melalui keterpaduan program pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan dunia usaha, Kemenko PM mendorong Kopontren semakin profesional dan berdaya saing.
Penguatan tata kelola dan literasi keuangan diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan unit usaha, perluasan akses pasar, serta peningkatan kemitraan yang mampu menciptakan peluang ekonomi bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren.
