TVRINews, Jakarta
Kementerian Kehutanan menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengangkutan kayu ilegal di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan sekitar 18 ton kayu meranti yang diduga berasal dari wilayah Kepulauan Meranti.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera setelah menerima penyerahan tiga orang dari Bea Cukai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan dua dari tiga orang tersebut sebagai tersangka sesuai alat bukti dan peran masing-masing.
Selain kayu meranti, petugas mengamankan satu unit kapal KM Lisa 82 GT 6 yang digunakan untuk mengangkut muatan tersebut.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menjaga dan melindungi sumber daya hutan Indonesia.
“Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kekuatan berbagai institusi. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai atas kerja sama yang telah terbangun dengan Gakkum Kehutanan,"ujar Dwi dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis Kemenhut, Jumat, 13 November 2026.
Dwi Januanto menilai keberhasilan tersebut perlu menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi penegakan hukum kehutanan di tingkat nasional. Menurutnya, perbedaan kewenangan maupun wilayah kerja tidak boleh menjadi celah bagi pelaku kejahatan kehutanan.
"Negara harus hadir dengan langkah yang terpadu, konsisten, dan saling menguatkan dalam menjaga kekayaan hutan Indonesia,”lanjutnya.
Ia menambahkan, pemberantasan peredaran kayu ilegal merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola kehutanan, sekaligus memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara, dan menciptakan iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan.
Menurut Dwi Januanto, peredaran kayu ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara, melemahkan tata kelola kehutanan, serta mengganggu iklim investasi. Karena itu, setiap hasil hutan yang diperdagangkan harus dapat dipastikan berasal dari sumber yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita ingin membangun sektor kehutanan yang tertib, transparan, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan Indonesia,”ucapnya.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada Tim Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai mengenai dugaan pengangkutan kayu ilegal dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu menggunakan kapal KM Lisa 82.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satgas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya mengerahkan kapal patroli BC-9002 untuk melakukan pemantauan dan penyisiran di jalur perairan yang diduga dilalui kapal tersebut. Operasi itu juga didukung pemantauan dari Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal).
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan KM Lisa 82 di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan, ditemukan muatan sekitar 18 ton kayu meranti yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang sah.
Selanjutnya, Bea Cukai menyerahkan penanganan perkara beserta tiga orang yang diamankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk diproses lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan K dan R sebagai tersangka. Penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap asal-usul kayu serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penyediaan dan pengirimannya.
Kedua tersangka dijerat Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.
Penyidik juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Pengawasan terhadap peredaran hasil hutan juga akan ditingkatkan, mulai dari kawasan asal hingga jalur distribusi
.
“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut,"ungkap Hari.
Hari menjelaskan upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dari kawasan asal kayu melalui pertukaran informasi, deteksi dini, dan pengawasan bersama di jalur distribusi. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerusakan hutan yang lebih luas.
"Kami mengapresiasi jajaran Bea Cukai dan masyarakat yang telah berperan dalam pengungkapan perkara ini,”pungkasnya.
Kementerian Kehutanan menyatakan pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas instansi serta pemanfaatan informasi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan, serta mempertahankan fungsi ekologis hutan bagi keselamatan dan kehidupan masyarakat, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
