TVRINews, Jakarta
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pengelolaan perhutanan sosial harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan akses legal pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan potensi lahan melalui komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi.
Upaya tersebut merupakan bagian dari dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan program perhutanan sosial sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Raja Juli menyebut, tantangan utama setelah masyarakat memperoleh akses pengelolaan hutan adalah memastikan lahan dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan nilai ekonomi.
“Negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 14 Novemebr 2026.
Ia menjelaskan, pengembangan komoditas perlu mempertimbangkan kesesuaian kondisi tanah agar hasilnya optimal. Beberapa tanaman yang berpotensi dikembangkan secara masif di kawasan perhutanan sosial di antaranya durian, pala, dan alpukat.
Menurutnya, pemilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan melalui skema perhutanan sosial. Karena itu, akses yang telah diberikan harus diikuti dengan pengelolaan yang terarah dan produktif.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” ungkapnya.
Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui penyerahan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru di Sulawesi Tengah. Kelima SK tersebut mencakup lahan seluas 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 kepala keluarga.
Dengan tambahan tersebut, total luas kawasan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini mencapai sekitar 163.000 hektare.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” tutur Raja Juli.
Pemerintah berharap perluasan akses tersebut dapat diikuti peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi hutan. Dengan pengembangan komoditas unggulan dan pengelolaan berkelanjutan, perhutanan sosial diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
