TVRINews, Palu
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menuturkan jika pemerintah akan melakukan penghematan hingga Rp400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa. Di mana, langkah ini diarahkan untuk menekan potensi kebocoran anggaran akibat penggelembungan harga atau mark up.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menerangkan jika nbelanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 30 persen dari anggaran tersebut diperkirakan berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah sistem pengadaan barang yang masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda.
Ia mencontohkan pengadaan obat di sejumlah rumah sakit. Menurutnya, obat yang sama dapat memiliki harga pembelian yang berbeda-beda karena masing-masing institusi melakukan pengadaan sendiri.
Pemerintah, kata Presiden Prabowo, berencana merasionalisasi sistem pengadaan dengan menyamakan harga, spesifikasi, dan kualitas barang yang dibeli menggunakan anggaran negara.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita adalah sekitar 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus, hangus karena mark up. Mark up penggelembungan-penggelembungan, alias korupsi,” ujarnya saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah yang dirangkaikan dengan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu, 14 November 2026 hari ini. .
Ia memperkirakan pembenahan sistem tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp400 triliun.
“Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat 400 triliun, 400 triliun!,” katanya.
Presiden menyebut, jika dari hasil penghematan belanja pemerintah akan diarahkan kembali untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia menyampaikan rencana pemberian tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten ditargetkan memperoleh tambahan anggaran minimal Rp20 miliar.
“Dalam waktu dekat saya akan kucurkan tiap provinsi, tiap provinsi Mensesneg 100 miliar ya? Tambahan ya? 100 miliar tambahan. Untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal 20 miliar,” ucapnya.
Presiden Prabowo menyebut anggaran tersebut telah disiapkan dan akan disalurkan dalam waktu dekat. Ia juga membuka kemungkinan penambahan anggaran bagi ibu kota kabupaten yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Menurutnya, pembenahan sistem belanja pemerintah menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan uang negara lebih efisien.
