TVRINews - Jakarta
Pemerintah jabarkan strategi kemandirian pangan, solidaritas Global South, serta reformasi tata kelola dunia dari KTT BRICS 2026.
Indonesia menegaskan posisinya dalam panggung diplomasi internasional melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, Republik India.
Kepala Negara memaparkan tiga pilar strategis yang merefleksikan kepentingan nasional sekaligus aspirasi kolektif negara-negara berkembang.
Dalam forum strategis tersebut, Jakarta menyoroti urgensi kemandirian domestik, solidaritas lintas negara berkembang, serta modernisasi arsitektur multilateral global agar lebih berkeadilan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa substansi diplomasi tersebut disampaikan secara komprehensif pada sesi diskusi terbatas bertema tata kelola global inklusif.
Pilar fundamental pertama berpusat pada penguatan ketahanan nasional sebagai prasyarat utama pergaulan internasional. Menurut pandangan pemerintah, kapasitas sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang independen bersumber langsung dari stabilitas sektor domestik seperti pangan, energi, dan pendidikan.
"Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya pangan, energi, dan pendidikan. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu," ujar Teddy melalui keterangan tertulis yang diterima pada Senin 14 september 2026.
Selanjutnya, pilar kedua menekankan pentingnya reaktualisasi solidaritas Global South. Terinspirasi dari nilai historis Konferensi Asia-Afrika, pemerintah memandang kohesi antarnegara berkembang sebagai instrumen vital guna mengimbangi dinamika geopolitik modern yang kerap didominasi kekuatan tradisional.
Pilar ketiga menyoroti potensi strategis kelompok BRICS yang merepresentasikan separuh populasi global. Jakarta mendorong transformasi potensi demografi dan ekonomi tersebut menjadi kerja sama nyata, mencakup integrasi teknologi, rantai pasok energi, serta pemerataan akses pembangunan. Bersamaan dengan itu, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga disuarakan agar lembaga multilateral tersebut kian responsif terhadap tantangan zaman.
Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, diplomasi Indonesia terus diarahkan untuk mengawal terciptanya tatanan dunia yang inklusif, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh bangsa.
