TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, KSSK menegaskan komitmen memperkuat koordinasi antarotoritas guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan koordinasi dan kerja sama di dalam KSSK akan terus ditingkatkan, terutama dalam menyelaraskan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry.
Menurut Destry, seluruh anggota KSSK mendukung arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat agar setiap kebijakan saling mendukung.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Destry menegaskan stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.
Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya aliran modal asing. Sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026, BI tetap memberikan insentif bagi investor, termasuk melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging).
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
