TVRINews, Jakarta
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan sejumlah capaian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai kebijakan dan program pro pekerja berhasil dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata, melainkan hasil kerja sama dengan kementerian lain.
"Terkait dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Dan ini memang tantangannya tidak mudah," ungkap Yassierli kepada awak media di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Setidaknya, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di dalam negeri. Pertama, pemerintah telah melakukan penyesuaian baru untuk Upah Minimum Provinsi (UMP). Diketahui, besaran kenaikan upah minimum di tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Menaker menekankan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran di Indonesia.
Yassierli menyebutkan bahwa dalam periode tersebut, terdapat peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor industri dan kewirausahaan. Program-program pelatihan vokasi dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) turut berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia sekaligus memperluas kesempatan kerja.
"Selama satu tahun ini, kita telah mencapai target serapan tenaga kerja hingga 80% dari total tenaga kerja yang tercatat. Ini merupakan langkah positif dan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan efektif," ujarnya.
Selain itu, Menaker menginstruksikan agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah, termasuk daerah tertinggal dan terpencil. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah akan terus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di kancah global.
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik pencapaian ini dan berkomitmen untuk terus memperkuat pengembangan tenaga kerja nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Yassierli mengungkapkan, terdapat program-program lain yang mendukung kesejahteraan pekerja di Indonesia. Seperti Kemnaker yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat memperkuat kerja sama dalam penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.
Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kemudian ada subsidi rumah dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana gol terbesar kami adalah pendekatan kesejahteraan," pungkasnya.
