TVRINews, Jakarta
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus 2025 mendatang. Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan besar dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
"Komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan GovTech adalah langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan era digital. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga reformasi tata kelola yang lebih akuntabel dan efisien,"kata Bamsoet dalam keterangan yang dikutip, Rabu, 28 Mei 2025.
Bamsoet menjelaskan, GovTech dirancang untuk menyatukan lebih dari 2.700 aplikasi milik kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya platform terpadu ini, integrasi data dan proses antarinstansi dapat berjalan lebih baik, sehingga meminimalkan pemborosan anggaran dan potensi korupsi.
Ia mencontohkan fitur e-catalog 6.0 yang memungkinkan analisis kebutuhan secara otomatis serta evaluasi vendor berbasis data. Sistem ini diyakini dapat mempersempit celah manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, keuangan negara juga dapat diawasi publik melalui portal transparansi anggaran, yang mencegah praktik tender fiktif maupun penggelembungan harga.
“Dengan semua layanan terintegrasi dalam satu platform, potensi penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Mekanisme pengawasan pun akan jauh lebih efektif,” tegasnya.
Bamsoet juga menyebutkan, integrasi ini diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Penghematan ini berasal dari efisiensi operasional serta pencegahan terhadap kebocoran dana akibat korupsi.
Salah satu komponen penting dalam GovTech, tambahnya, adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini akan menjamin penyaluran bantuan sosial, seperti BLT dan PKH, langsung ke penerima tanpa perantara, yang selama ini kerap menjadi sumber penyimpangan.
Mengacu pada data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sistem baru ini berpotensi mengurangi kebocoran hingga 30% sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Meski begitu, Bamsoet menyadari adanya tantangan dalam implementasi GovTech, seperti kesenjangan literasi digital dan akses internet di wilayah terpencil. Namun, menurutnya, hal ini bisa diatasi melalui pelatihan bagi aparat desa serta kerja sama dengan startup lokal.
“Peningkatan daya saing digital Indonesia yang kini naik dari peringkat 56 pada 2020 ke posisi 43 di 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index menjadi modal penting dalam mendorong kesuksesan GovTech,” tutupnya.
Baca Juga: Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek Hari Ini, Cek Lokasi dan Jadwalnya
