Penulis: Fityan

---

TVRInews – Jakarta

Menteri PANRB Rini Widyantini pastikan kebijakan reformasi birokrasi selaras dengan visi Prabowo, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan sekolah rakyat.

Pemerintah memastikan reformasi birokrasi di era Presiden Prabowo Subianto akan terus beradaptasi agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan program-program prioritas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat tegas: birokrasi harus cepat, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan publik,” ujar Rini, Jumat (5/7).

Rini menuturkan bahwa desain besar reformasi birokrasi nasional kini dirancang berbasis pendekatan human-based, menekankan kapabilitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini mencakup penguatan peran birokrasi dalam mendukung agenda-agenda besar seperti ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), serta sekolah rakyat.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program lintas sektor tersebut, Kementerian PANRB juga telah mengembangkan kebijakan baru melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sistem ini menggantikan pendekatan lama yang masih bersifat silo dan sektoral.

“Dengan pendekatan shared outcomes, setiap kementerian dan lembaga akan punya indikator kinerja utama yang saling terhubung untuk mendukung capaian program seperti Astacita dan RPJMN,” jelas Rini.

Khusus dalam mendukung ketahanan pangan, Rini menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Sinergi yang kuat antarinstansi diperlukan agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara efisien dan berkelanjutan.

“Penanganan gizi dan MBG, misalnya, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi lintas sektor—pemerintah pusat dan daerah, swasta, hingga masyarakat,” tegasnya.

Untuk program Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB bertugas memastikan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia agar pelayanan pendidikan dasar berjalan optimal.

Editor : Redaksi TVRInews

Baca Juga: Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya: Luka di Selat Bali dan Alarm bagi Keselamatan Laut Nasional

---

Editor: Redaksi TVRINews