TVRINews, Jakarta
Dalam menghadapi dinamika ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Direktorat Siber di delapan Kepolisian Daerah (Polda).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, jika langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan keamanan digital nasional, sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan negara melalui pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara.
Tak hanya itu, ia menuturkan jika penguatan struktur organisasi ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan digital, tetapi juga menaruh perhatian serius pada perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, Polri juga telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Anak dan Perempuan, serta membuka akses bagi perempuan polisi (Polwan) dan penyandang disabilitas untuk menduduki posisi strategis.
“Ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menciptakan institusi yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender serta hak asasi manusia,” ujar Kapolri saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 1 Juli 2025
Lalu, Kapolri juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap menjadi syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.
“Polri terus berperan sebagai problem solver dalam menghadapi konflik sosial, penanganan bencana alam, dan pencegahan terorisme,” ungkapnya
Keberhasilan pendekatan deradikalisasi juga menjadi sorotan, dengan tercatat 8.015 eks anggota Jemaah Islamiyah (JI) kembali menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, upaya preventif berhasil menjaga nihilnya serangan teror sejak tahun 2023.
“Keberhasilan ini menjadi pondasi keamanan dalam pelaksanaan agenda nasional dan internasional, seperti pengamanan kunjungan kenegaraan, PON XXI, perayaan hari besar keagamaan, dan Operasi Ketupat 2025,” kata dia
Tak hanya itu, pada Operasi Ketupat 2025 sendiri menunjukkan hasil signifikan, dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 31,43 persen dan tingkat fatalitas turun hingga 53,42 persen.
Menurut survei Indikator Politik, tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat mencapai 80,9 persen, mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap langkah preventif dan humanis yang diambil oleh institusi kepolisian.
Baca Juga: Polri Fasilitasi Penyerapan 35.000 Tenaga Kerja dan Gencarkan Penindakan Premanisme
