Dok. Kemenko Polkam
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut penanganan karhutla bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Riau pada Rabu 23 Juli 2025. Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, tegas, dan menyeluruh.
"Presiden menekankan bahwa ini bukan hanya soal kebakaran, tapi soal menyelamatkan masa depan bangsa," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 24 Juli 2025.
"Kita harus bergerak cepat untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan menjaga kredibilitas Indonesia secara internasional," lanjutnya.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti enam poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh instansi terkait. Prioritas utama adalah memadamkan api secepat mungkin agar asap tidak meluas ke negara tetangga.
Selain itu, Kementerian Kehutanan diminta segera menurunkan tim teknis untuk menilai dampak dan merancang rencana pemulihan. Pemerintah juga akan mengaudit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak karhutla, dan memberlakukan moratorium izin baru di lahan gambut selama status darurat belum dicabut, terutama di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.
"Penegakan hukum harus dijalankan tegas tanpa pandang bulu. Polri dan kejaksaan harus bekerja cepat, dan jika perlu lakukan konferensi pers agar memberikan efek jera," tegasnya.
Langkah administratif juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah akan memberikan sanksi keras terhadap perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan, termasuk pencabutan izin, denda maksimal, dan pemblokiran akses usaha.
Menko Polkam juga menyinggung pentingnya forum regional seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Dalam forum ini, Indonesia akan menegaskan komitmennya terhadap penanggulangan asap lintas batas dan kesiapan memperkuat kerja sama kawasan.
"Indonesia terbuka untuk kolaborasi regional, termasuk pengawasan bersama lintas batas. Dan kita akan buktikan bahwa kita punya komitmen politik yang kuat dalam hal ini," ujarnya.
Saat ini, penanganan karhutla di Riau terus digencarkan melalui Desk Penanganan Karhutla yang dikoordinasikan oleh BNPB. Upaya pemadaman dilakukan melalui darat dan udara, termasuk water bombing serta teknologi modifikasi cuaca yang mulai menurunkan hujan sejak awal pekan.
Dalam aspek penegakan hukum, Polda Riau mencatat telah menangani 25 laporan dengan 31 tersangka yang terlibat dalam kasus karhutla.
"Kita apresiasi sinergi yang telah berjalan. BNPB, KLHK, BMKG, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha telah bergotong royong menghadapi situasi darurat ini. Saya yakin, dengan komitmen bersama, kita bisa mengatasi tantangan ini," ungkapnya.
Baca Juga: Gus Ipul: Presiden Minta Perbaikan Data Jadi Prioritas Sebelum Bicara Bansos
Editor: Redaksi TVRINews