Dok. Kemensos
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data harus menjadi langkah awal dalam perbaikan program bantuan sosial (bansos).
Ia menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas adalah jangan bicara jauh soal program bila data belum beres. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan delapan kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
"Diminta oleh Presiden kita mulai dari data dulu. Yang penting data dulu, sebelum ngomong yang lain-lain," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 24 Juli 2025.
Menurut Gus Ipul, temuan Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa sekitar 45 persen penyaluran bansos masih belum tepat sasaran. Bahkan, lebih dari 600 ribu penerima diduga menyalahgunakan bansos untuk judi online. Fakta itu, katanya, menjadi alarm pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan semua intervensi sosial.
"Bansos ini bukan soal habis dibagi, selesai. Kita harus pastikan tepat sasaran, dan datanya benar-benar diverifikasi. Tidak bisa asal-asalan," tegasnya.
Selain menyoroti soal bansos, Gus Ipul juga memaparkan strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, meski menggunakan nama "rakyat", fasilitasnya akan setara sekolah unggulan.
"Ini yang kita sebut memuliakan orang miskin. Kita tidak mau warga miskin mendapat layanan yang seadanya," ucapnya.
Kementerian Sosial, kata dia, juga mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan bantuan melalui fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat mengoreksi daftar penerima yang tidak layak atau mengusulkan nama-nama yang seharusnya mendapat bantuan.
Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa Dinas Sosial tetap menjadi garda terakhir dalam proses verifikasi.
"Kadinsos harus tampil percaya diri dan aktif memperbarui data. Kalau minder, kepala daerah tidak akan percaya," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah juga membahas soal alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah tengah menata ulang distribusi PBI agar lebih adil dan disesuaikan dengan proporsi penduduk miskin di masing-masing wilayah.
Gus Ipul menutup pertemuan dengan menyerukan agar daerah mulai membangun rumah singgah berbasis residensial sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.
"Arahan presiden jelas, kita muliakan mereka. Rumah singgah harus bersih, layak, dan menjadi simbol kehadiran negara," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, para kepala daerah menyatakan komitmennya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Beberapa bahkan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fisik, sementara yang lain mengusulkan skema perintisan dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang tak lagi aktif.
Salah satunya, Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Ia menyebut keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan, mengingat keterbatasan akses pendidikan di daerah kepulauan seperti Sula, yang hanya bisa dijangkau lewat kapal atau penerbangan perintis.
"Sekolah Rakyat akan jadi simbol bahwa negara hadir hingga ke pulau-pulau terpencil," kata Fifian.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Bupati Kaimana Hasan Ahmad, Wabup Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Bupati Jayawijaya Antenius Murib, Bupati Nias Eliyunus Waruwu, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, dan Bupati Tapanuli Utara Jonius T P Hutabarat.
Baca Juga: Jawaban Presiden Prabowo Terkait Data Pribadi RI Jadi Bagian Negosiasi Tarif Trump
Editor: Redaksi TVRINews