TVRINews, Jakarta
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) memetakan jalur distribusi dan mengenali para pengepul bahan pokok untuk mengendalikan harga pangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar daerah dapat segera mengatasi hambatan pasokan ketika terjadi kenaikan harga.
Tomsi menegaskan pemantauan harga tidak cukup hanya dengan mendatangi pasar. Pemda juga harus memahami pihak-pihak yang menguasai distribusi komoditas pangan serta menjalin komunikasi dengan daerah pemasok.
“Oleh sebab itu, kita tidak hanya turun ke pasar tapi menguasai, memahami siapa sih pengepul-pengepul besar bahan-bahan pokok itu di pasar,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 3 November 2026.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rapat berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian, antara lain cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Ia meminta pemda mewaspadai kenaikan harga, terutama pada komoditas gula pasir dan bawang merah.
Sementara, untuk beras medium, pemda diminta mencermati perkembangan harga dan memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing.
Tomsi juga meminta pemda mencari solusi atas kendala pasokan, termasuk yang dipicu cuaca dan gangguan distribusi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi daerah terdekat yang memiliki ketersediaan komoditas untuk membantu memenuhi kebutuhan pasokan.
“Kalau memang tidak ada jalan lain silakan gerakan menanam, dan itu yang terbaik, kemudian pahami betul siapa yang menguasai distribusi seperti cabe dan lain sebagainya di daerah, siapa orangnya. Kemudian bila terjadi kesulitan segera pahami daerah terdekat yang mana championnya bisa dihubungkan,” ucap Tomsi menjelaskan.
Menurutnya, komunikasi dengan pelaku distribusi dan daerah pemasok perlu dijaga secara berkelanjutan. Dengan begitu, pemda dapat lebih cepat mengambil langkah ketika terjadi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga.
Ia menekankan rapat koordinasi pengendalian inflasi harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Ini menandakan apa? Kita berupaya terus bertanggung jawab terhadap masyarakat kita berkaitan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” tutur Tomsi.
