TVRINews, Jakarta
Pembahasan lintas kementerian difokuskan pada pemenuhan kriteria kesiapan untuk delapan lokasi gelombang ketiga serta penuntasan tiga proyek lanjutan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tengah mematangkan rencana percepatan pembangunan delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III beserta sarana dan prasarana penunjangnya.
Langkah strategis tersebut dibahas bersama kementerian dan lembaga mitra melalui forum penyusunan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) serta rencana aksi percepatan pembangunan.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, saat membuka forum menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada pemenuhan Readiness Criteria (RC), mulai dari legalitas lahan, perencanaan teknis, aksesibilitas, hingga kepastian kesepakatan bilateral dengan negara tetangga agar proyek tidak terhambat kendala hukum maupun teknis di lapangan.
Edi menegaskan bahwa pembangunan PLBN merupakan instrumen vital untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menggerakkan roda ekonomi di kawasan perbatasan. Terkait pemenuhan RC, kesiapan dan kesesuaian luas lahan masih menjadi perhatian utama di sejumlah lokasi sehingga memerlukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

(Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad. [Foto: Humas BNPPDT])
“Di lapangan memang terdapat beberapa lokasi yang kebutuhannya belum terpenuhi. Salah satunya terkait luas area. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang saat ini sedang menyiapkannya,” ujar Edi dilansir dari laman resmi BNPP RI, Jumat, 20 November 2026.
Selain urusan lahan, ia mengingatkan seluruh pihak untuk menanggalkan ego sektoral dalam merancang PLBN Terpadu. Desain kawasan harus mengakomodasi kebutuhan operasional seluruh unsur CIQS (pengelola PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina), termasuk ketersediaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan peralatan pemeriksaan sejak tahap awal perencanaan.
“Hambatan bukan untuk dihindari, tetapi harus dipahami, diatasi, dan ditindaklanjuti. Jangan sampai hambatan justru dipandang sebagai ketidakmampuan. Sebaliknya, hambatan harus menjadi peluang untuk mewujudkan pembangunan agar dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Daftar Lokasi 8 PLBN Gelombang III dan 3 PLBN Carry-Over
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPPDT, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa usulan pembangunan delapan PLBN baru serta penyelesaian tiga PLBN carry-over telah mengantongi persetujuan Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-22/M/SDK/RK.01.04/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025.

(Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPPDT, Siti Metrianda Akuan (kedua dari kiri). [Foto: Humas BNPPDT])
Adapun sebaran delapan lokasi pembangunan PLBN Gelombang III meliputi:
* Perbatasan Malaysia: Temajuk (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) dan Sei Manggaris (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara).
* Perbatasan Filipina: Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara) dan Miangas (Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara).
* Perbatasan Timor Leste: Wonreli Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku) dan Maritaing (Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur).
* Perbatasan Papua Nugini: Waris (Kabupaten Keerom, Papua) dan Diki di Distrik Tarup (Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan).
Selain delapan lokasi baru tersebut, pemerintah juga memprioritaskan penuntasan tiga proyek PLBN Carry-Over, yakni:
1. PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
2. PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3. PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai tindak lanjut forum ini, BNPPDT akan menyempurnakan matriks Readiness Criteria kedelapan PLBN tersebut berdasarkan hasil sinkronisasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mitra untuk dijadikan pedoman utama dalam penentuan skala prioritas pembangunan.










