TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) tercatat menggelar sedikitnya 46 agenda koordinasi sepanjang 2025 hingga November 2026. Agenda tersebut mencakup pembahasan kebijakan strategis, mulai dari penyelesaian pelanggaran HAM berat, perlindungan kelompok rentan, hingga penyusunan regulasi dan perjanjian internasional.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, mengatakan dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi menjadi rekam jejak koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai kebijakan nasional.
“Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian,” ujar Mamur, dalam keterangan Kamis, 19 November 2026.
Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, sebanyak 23 agenda tercatat berlangsung sepanjang 2025 dan 22 agenda pada 2026. Selain itu, terdapat satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.
Koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis. Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM tercatat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan pada 20 Maret 2025 dan Rapat Tingkat Menteri mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan, antara lain Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Berbagai agenda koordinasi tersebut mencakup sejumlah isu strategis. Di antaranya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.
Dalam pembahasan pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025. Pembahasan berlanjut melalui rangkaian rapat Panitia Antarkementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.
Sementara itu, sepanjang 2026, koordinasi juga mencakup pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.
Keterlibatan Kementerian HAM dalam agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri. Sejumlah pejabat lainnya juga tercatat mengikuti pembahasan, mulai dari Sekretaris Jenderal, staf khusus, staf ahli, direktur jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis.
Mamur menambahkan, koordinasi antarkementerian diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras, terutama dalam menangani persoalan strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Melalui koordinasi tersebut, Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM membahas serta menyelaraskan berbagai agenda kebijakan di bidang hak asasi manusia, baik pada tingkat pimpinan maupun teknis.










