dok. TVR Parlemen
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
Esti mengungkapkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia masih sangat nyata dan memerlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk alokasi anggaran yang memadai.
"Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia masih nyata dan diperlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk anggaran agar kualitas pendidikan di daerah 3T dan marjinal dapat segera ditingkatkan," ujar Esti dalam keterangan yang diterima tvrinews.com, Senin, 5 Mei 2025.
Hasil kunjungan Panja Pendidikan ke beberapa daerah 3T dan marjinal, seperti Kupang (NTT), Palembang (Sumatera Selatan), dan Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), menunjukkan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.
"Kami menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan fasilitas penunjangnya," jelasnya.
Komisi X DPR RI menilai bahwa dukungan anggaran sangat penting untuk memperbaiki sarana dan fasilitas pendidikan di daerah 3T.
Esti berharap bahwa berbagai saran dan masukan yang diperoleh dari rapat-rapat dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong langkah-langkah nyata dalam mengatasi ketimpangan pendidikan.
"Ke depannya, Esti berharap beragam saran dan masukan yang diperoleh oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dari berbagai rapat, baik bersama pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan, dapat mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di daerah 3T,”tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui revitalisasi sekolah, khususnya dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ini direncanakan akan dimulai secara serentak pada 2 Mei 2025, dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: Kebijakan DHE 100% Jadi Sorotan AS, Pemerintah Klaim Tak Ada Masalah
Editor: Redaksi TVRINews