Ketua DPR RI Puan Maharani
Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Ketua DPR RI soroti nasib pedagang kecil yang jadi korban, minta kartel beras diusut dan distribusi pangan diperbaiki dari hulu ke hilir.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara terkait skandal beras premium oplosan yang tengah menjadi sorotan publik. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan tidak setengah hati dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” ujar Puan dalam keterangannya pada Kamis (24/7)
Puan menilai, skandal ini tak hanya mencerminkan kebobrokan dalam tata kelola distribusi pangan, tapi juga menampar kepercayaan masyarakat terhadap produk beras dalam kemasan yang dijual bebas. Ia menyebut potensi kerugian negara yang mencapai Rp100 triliun merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi komoditas strategis.
“Lebih dari sekadar kerugian finansial, skandal ini memukul pedagang kecil yang sebenarnya menjual produk dengan niat baik. Tapi karena sistem yang tidak transparan, mereka ikut menanggung akibatnya,” tutur Puan, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Puan meminta pemerintah mengungkap secara transparan nama-nama produsen dan merek yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Ia juga menegaskan pentingnya investigasi mendalam terhadap dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli di balik mahalnya harga beras di tingkat konsumen.
“Jangan sampai ada aktor besar yang berlindung di balik distribusi pangan. Harus diusut tuntas keterlibatan mereka. Bila distribusi dikuasai segelintir pihak tanpa pengawasan, rakyatlah yang dikorbankan,” tegasnya.
Puan juga mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengambil peran aktif dalam mengurai akar persoalan. Ia mengusulkan agar klasifikasi kesalahan pelaku oplosan disusun dengan jelas, termasuk sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari kerusakan reputasi dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil,” imbuhnya.
Menurut Puan, ketahanan pangan nasional tidak akan pernah kokoh jika dibangun di atas praktik manipulasi dan pemalsuan mutu. “Keadilan ekonomi dari petani sampai ke meja makan rakyat harus dijamin. Negara tidak boleh abai,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan skandal beras oplosan terdeteksi usai ditemukan kejanggalan harga dalam dua bulan terakhir. Meski harga gabah di tingkat petani turun, harga beras di pasar justru naik.
Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi produsen utama, ditemukan bahwa 85 persen sampel tidak memenuhi standar mutu. Bahkan, ada beras kemasan 5 kilogram yang isinya hanya 4,5 kilogram.
Presiden Prabowo Subianto pun turut mengomentari skandal ini, menyebut praktik curang tersebut merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Editor : Redaksi TVRINews
Baca Juga: Pemerintah All Out Tangani Karhutla Riau, Menko Polkam: Ini Soal Kredibilitas Bangsa
Editor: Redaksi TVRINews