TVRINews, Jakarta
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar bagi siswa di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Sekolah darurat dinilai dapat menjadi solusi sementara hingga proses pendataan, perbaikan, dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan selesai dilakukan.
Berdasarkan data sementara, sekitar 400 sekolah terdampak gempa. Data tersebut masih dimutakhirkan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bencana tidak boleh membuat kegiatan pendidikan terhenti dalam waktu lama. Terlebih, gempa susulan masih terjadi sehingga pemerintah perlu menyiapkan skema pembelajaran yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
"Kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa—yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan. Tetapi kami menginginkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar proses belajar mengajar untuk anak-anak kita yang ada di NTT terus berjalan," kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
Lalu menyebut sekolah darurat dapat memanfaatkan tenda maupun bangunan sekolah lain yang tidak terdampak gempa. Skema tersebut diharapkan menjadi solusi agar siswa tetap memperoleh layanan pendidikan sembari pemerintah melakukan perbaikan atau pembangunan kembali sekolah yang rusak.
"Jumlah sekolah daruratnya ya tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa dilakukan, ya tentu diinventarisir. Tetapi lagi-lagi bahwa kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu. Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut," ujarnya.
Selain penyediaan ruang belajar sementara, Lalu menilai pendataan terhadap sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
