TVRINews – Jakarta
Pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran merombak sistem pencairan tunjangan guru secara nasional melalui transfer langsung dan bulanan guna mengikis hambatan birokrasi serta memperkuat kualitas pendidikan.
Di ruang-ruang kelas sekolah negeri maupun swasta di berbagai penjuru Nusantara, sebuah perubahan fundamental telah mengubah lanskap kesejahteraan tenaga pendidik.
Masuk tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, negara mengambil langkah tegas untuk memangkas rantai birokrasi pencairan tunjangan guru yang selama ini dikenal berliku.
Sejak reformasi skema penyaluran dimulai pada Maret 2025 dan diperkuat pada 2026 dengan sistem pencairan bulanan, dana tunjangan kini mengalir langsung dari kas pusat ke rekening masing-masing guru. Kebijakan ini tidak hanya mendefinisikan ulang kecepatan birokrasi fiskal, tetapi juga membawa ketenangan pikiran bagi ratusan ribu pendidik di tanah air.
Berdasarkan data Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) per 24 September 2026, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah telah mencapai angka fantastis Rp49,63 triliun, atau sekitar 68,74% dari pagu total sebesar Rp72,20 triliun yang menyasar sekitar 1,68 juta guru.
Transformasi ini dinilai sebagai terobosan vital untuk membebaskan para pendidik dari kecemasan finansial jangka pendek. Selama bertahun-tahun, siklus pencairan yang bersifat triwulanan kerap memaksa para guru mencari pinjaman demi menutupi kebutuhan harian sembari menunggu birokrasi daerah merampungkan verifikasi.
Kini, dengan jadwal transfer bulanan yang konsisten sebesar satu kali gaji pokok bagi penerima TPG dan TKG para guru dapat merencanakan keuangan keluarga dengan lebih terukur.
(Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Kamis, 11 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta (Foto: BPMI Setpres))
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai menerima arahan dari Presiden Prabowo pada Kamis, 11 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta.
Di samping peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kualitas para tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru. Abdul Mu’ti menuturkan program tersebut juga dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” pungkasnya.
Skala dukungan fiskal tahun 2026 juga mencakup alokasi signifikan bagi sektor non-ASN. Pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp14,13 triliun untuk memastikan 392.870 guru non-ASN menerima TPG sebesar Rp2 juta per bulan, serta menjangkau 28.892 guru di wilayah khusus.
(Foto Ilustrasi AI: TVRINews.com/FY)
Selain itu, insentif bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi dinaikkan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan melalui dukungan anggaran mencapai Rp1,8 triliun.
Di samping suntikan dana masif tersebut, tantangan teknis di lapangan tetap menjadi perhatian serius. Pemerintah terus memperkuat sinkronisasi data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memvalidasi status kepegawaian, serta mempercepat penanganan rekening tidak aktif untuk meminimalkan risiko retur dana.
Bagi jutaan guru di Indonesia, reformasi ini menandai babak baru di mana kesejahteraan dan profesionalisme berjalan seirama, menjanjikan mutu pembelajaran yang kian kompetitif demi masa depan generasi bangsa.
