Penulis: Lidya Thalia.S

---

TVRINews, Jakarta

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan pentingnya transparansi dan klarifikasi langsung dalam diskusi publik, terutama terkait visi kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi publik yang digelar di Museum Toety Heraty Cemara 6 Galeri, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Mei 2025. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hadir langsung dan memaparkan arah kebijakan sektor kesehatan pemerintahan Prabowo.

“Ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah, bahkan Pak Menteri baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Raja Ampat,” ujar Hasan.

Ia menjelaskan bahwa visi Presiden Prabowo dalam bidang kesehatan mencakup tiga program utama: pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD), perbaikan fasilitas rumah sakit, dan penyediaan layanan cek kesehatan gratis. 

Hasan menekankan orientasi kebijakan ini bukan hanya pada pengobatan, tetapi lebih pada upaya pencegahan dan deteksi dini.

“Presiden Prabowo punya pandangan jauh ke depan. Cek kesehatan gratis itu bukan sekadar program, tapi strategi untuk menekan biaya pengobatan lewat pencegahan,” ucap Hasan.

Hasan juga memuji Kementerian Kesehatan yang dinilainya tertib dalam pendataan dan pelaksanaan program. Ia menyinggung obesitas sebagai salah satu masalah kesehatan publik yang semakin serius. 

Ia menilai gaya komunikasi publik Menteri Kesehatan yang menggunakan istilah “lingkar perut” lebih membumi dibanding istilah medis seperti Body Mass Index (BMI).

“Saya sendiri semalam ukur lingkar perut, ternyata 106 cm. Target saya turun di bawah 90. Ini jadi motivasi bersama,” ucap Hasan.

Hasan juga mengangkat kebijakan Metabolic Law di Jepang yang mewajibkan pengukuran lingkar pinggang tahunan bagi warga usia 40–74 tahun. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membentuk kebijakan serupa.

Menjelang akhir sambutannya, Hasan turut menanggapi beberapa isu aktual demi menjaga fokus diskusi.

Terkait keberadaan tentara di kantor Kejaksaan, ia menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari kerja sama kelembagaan melalui nota kesepahaman (MoU), bukan pengamanan militer bersenjata.

Soal pemberantasan premanisme, ia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan tindakan premanisme yang mengganggu iklim investasi, terlepas dari siapa pelakunya.

“Premanisme bisa dilakukan individu atau organisasi. Yang diberantas adalah aksinya, bukan labelnya,” kata Hasan.

Menanggapi perubahan warna pesawat kepresidenan, Hasan menyebut hal itu bagian dari pemeliharaan rutin dan pembaruan desain, yang menurutnya merupakan praktik lumrah.

Hasan mengakhiri sambutannya dengan harapan agar diskusi publik ini menjadi ruang edukatif dan inspiratif untuk memperkuat kesadaran hidup sehat di tengah masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Batasi Program Gratis Ongkir, Ini Ketentuannya

---

Editor: Redaktur TVRINews