TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi tersebut disiapkan untuk menyesuaikan perkembangan media digital tanpa membatasi ruang gerak masyarakat, kreator konten, maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, mengatakan perubahan lanskap media membutuhkan kejelasan mengenai batasan aktivitas yang masuk dalam ranah penyiaran. Menurutnya, aktivitas masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan penyiaran profesional.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,"kata Angga Raka Prabowo dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, Undang-Undang Penyiaran yang disahkan pada 2002 perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan konten kepada jutaan pengguna.
"Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,"lanjutnya.
Angga menyebutkan, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran. Prinsip pertama adalah menjaga kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk aktivitas kreator konten dan pelaku UMKM di platform digital.
Dalam hal ini, akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten promosi UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Pemerintah ingin memastikan pengaturan dalam RUU tersebut lebih difokuskan pada aktivitas penyiaran profesional yang memiliki karakteristik seperti lembaga penyiaran.
"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelas Angga.
Prinsip kedua adalah memperkuat perlindungan anak dari paparan konten berbahaya di ruang digital. Pemerintah menilai perlu ada kesetaraan tanggung jawab antara media konvensional dan platform digital dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.
Karena itu, DIM RUU Penyiaran turut memuat sejumlah perhatian terkait pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, serta transparansi algoritma. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan sistem distribusi konten digital turut memperhatikan aspek keselamatan anak.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,"ucapnya.
Adapun prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga menilai lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini telah menjalankan berbagai kewajiban, mulai dari pemenuhan standar isi siaran hingga ketentuan perpajakan dan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan iklim persaingan yang seimbang. Oleh karena itu, pemerintah ingin menghadirkan pengaturan yang memberikan standar setara bagi pelaku industri penyiaran profesional, tanpa menghambat pertumbuhan kreator pemula dan UMKM.
"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,"tambahnya.
Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa penyusunan DIM RUU Penyiaran melibatkan koordinasi lintas kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan substansi pengaturan selaras dengan berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
Menurutnya, penyelesaian DIM menjadi bentuk kesepahaman pemerintah sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama DPR. Meski demikian, sejumlah substansi masih akan didalami dan dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi.
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.
