TVRINews, Jakarta
Pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan, khususnya komoditas batu bara dan nikel.
Langkah ini diambil guna menyeimbangkan pasokan dan permintaan (supply and demand) serta mencegah jatuhnya harga komoditas akibat kelebihan produksi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penataan ini krusial agar Indonesia tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan dengan harga murah.
"Idealnya batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Namun, apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tetapi harganya sedang jatuh," ujar Bahlil dalam Keterangan Pers Menteri ESDM: Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.
Bahlil memaparkan data bahwa Indonesia merupakan pemain utama dalam pasar batu bara global. Dari total 1,3 miliar ton batu bara yang diperdagangkan di dunia, Indonesia menyuplai sekitar 500 hingga 550 juta ton, atau setara dengan 43 persen.
Kendati demikian, harga komoditas tersebut justru dikendalikan oleh pasar luar negeri, bukan oleh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menata RKAB agar volume produksi tetap terjaga dan harga tetap ekonomis bagi pengusaha maupun negara.
"Kita harus memaknai bahwa pengelolaan sumber daya alam kita adalah barang milik negara. Jangan kita mengobral murah barang-barang kita," ucap Bahlil.
Ia mengingatkan pengelolaan SDA harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak boleh melakukan penambangan secara berlebihan tanpa memperhitungkan nilai ekonomi dan dampak lingkungan.
Terkait dampak penataan RKAB terhadap kebutuhan dalam negeri, Bahlil memastikan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) tetap menjadi prioritas utama.
Ia menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik tidak akan mengalami kendala, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
"Untuk kebutuhan PLN, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret dan April tidak ada isu (no issue). Kami memantau terus perkembangan kebutuhan batu bara terhadap PLN dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis," tutur Bahlil.
