TVRINews, Jakarta
Pemerintah memperkuat langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 guna menjaga produksi pangan nasional dan mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengatakan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa sehingga pemerintah terus memastikan produksi pertanian tetap berjalan optimal di tengah tantangan perubahan iklim.
“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi dalam Konferensi Pers Pemerintah bertajuk Update Program Prioritas Pemerintah di Aula Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Suwandi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.
Fokus tersebut mencakup pencapaian swasembada pangan, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, serta hilirisasi sektor pertanian.
Ia menjelaskan, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kondisi yang lebih siap dibandingkan periode sebelumnya.
Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Suwandi menegaskan kondisi iklim pada 2026 berbeda dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 dan 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.
“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” kata Suwandi.
Meski demikian, Kementan tetap meningkatkan kewaspadaan karena periode Juli hingga September merupakan puncak musim kemarau di Indonesia.
Sejak awal tahun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan.
Melalui surat yang dikirim kepada gubernur dan bupati pada 9 Maret 2026, pemerintah daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan, memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, serta mengoptimalkan pemanfaatan embung dan waduk.
“Kita minta daerah melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat,” ucap Suwandi.
Selain itu, Kementan terus memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui pemantauan BMKG dan satelit NOAA agar petani dapat menyesuaikan pola tanam sesuai kondisi di lapangan.
Untuk menghadapi potensi kekeringan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca kering, seperti Inpari, Inpago, Situbagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, serta sejumlah varietas genjah lainnya.
Kementan meyakini kombinasi penguatan infrastruktur air, modernisasi pertanian, penggunaan benih unggul, dan dukungan pemerintah daerah akan menjaga produktivitas pertanian nasional selama musim kemarau serta memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
