
Gandeng DPR, Menhan Dorong Kesejahteraan Prajurit TNI
Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
anglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu, 30 April 2025, di Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit, penanganan aset TNI, dan implementasi nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak.
Dalam paparannya, Menteri Pertahanan menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai fondasi utama pertahanan negara.
“Kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit. Kita juga memerlukan peningkatan uang lauk pauk prajurit dari saat ini Rp60.000 per orang menjadi Rp70.000 atau Rp90.000. Selain itu juga kami telah mengajukan usulan kenaikan tunjangan kinerja prajurit dari 70% menjadi 90%," ungkap Sjafrie Sjamsoeddin.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan rencana pembentukan satuan baru yang dinamakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Batalyon ini akan bertugas di daerah-daerah tertinggal dengan peran ganda: menjaga stabilitas keamanan sekaligus membantu pemerintah daerah dalam pembangunan.
“Dengan adanya satuan TNI di daerah terpencil akan membantu masalah masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah harus hadir di mana masyarakat mendapat kesulitan dan membutuhkan bantuan. Penambahan batalyon, namanya BTP atau Batalyon Teritorial Pembangunan, secara bertahap akan ditempatkan di daerah tersebut,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Panglima TNI juga menegaskan bahwa kawasan perbatasan negara menjadi prioritas dalam menjaga kedaulatan. Menurutnya, TNI telah menjalin kolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kehadiran negara di perbatasan.
“Kita juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan untuk membangun perbatasan menjadi serambi utama,” tandasnya.
Rapat ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sektor pertahanan, serta menjawab kebutuhan riil prajurit TNI dan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Baca Juga:Pendiri CSIS: Program MBG Berpotensi Jadi Motor Ekonomi
Editor: Redaktur TVRINews