Penulis: Nisa Alfiani

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tetap diperbolehkan menggelar rapat atau kegiatan di hotel dan restoran meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Tito, pembatasan anggaran tidak berarti pelarangan total terhadap penggunaan fasilitas tersebut untuk kegiatan penting.

Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025). Tema kegiatan ini adalah ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia’.

Tito menjelaskan, kegiatan di hotel dan restoran dapat tetap dilakukan selama memang benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan. Ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan keberlangsungan usaha di sektor hospitality yang terdampak pandemi dan kondisi ekonomi saat ini.

“Mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel dan restoran memang diperbolehkan dalam upaya efisiensi, tetapi tidak berarti menghilangkan alokasi sama sekali. Kita harus memikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan usaha di sektor ini, termasuk hotel dan restoran yang hampir kolaps,” kata Tito.

Tito menambahkan, arahan ini juga berdasarkan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, agar sektor perhotelan dan restoran tetap hidup di tengah upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, APBD tidak hanya untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga peredaran uang di masyarakat dan mendorong kehidupan sektor swasta.

“Kalau sektor swasta tidak hidup, maka perekonomian tidak akan bisa bangkit dengan cepat,” tegas Tito.

Dengan demikian, Tito meminta Pemda untuk tetap melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, terutama di tempat-tempat yang sedang kesulitan agar sektor hospitality dapat terus bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Baca Juga: Menuju Era Nuklir: Pemerintah Siapkan Standar Keamanan dan SDM Unggul 

---

Editor: Redaksi TVRINews