TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk penanganan dan pemulihan bencana di wilayah Sumatra selama tiga tahun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat melaporkan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin, 7 September 2026.
Tito mengatakan, dari total anggaran tersebut, lebih dari Rp39 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana pada tahun ini.
Dari anggaran tahun berjalan tersebut, sekitar Rp38 triliun telah ditransfer Kementerian Keuangan kepada kementerian dan lembaga terkait.
"Anggaran yang Bapak sudah alokasikan sesuai direktif Bapak Presiden untuk tiga tahun sebanyak Rp100,1 triliun. Itu untuk tahun ini sebanyak Rp39 triliun lebih," ujar Tito, Senin, 7 September 2026.
Menurut Tito, saat ini seluruh kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran sudah mulai menjalankan program pemulihan. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 3.000 kegiatan yang tengah dikerjakan.
Meski demikian, Tito menyebut masih terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang perlu didorong untuk mempercepat pencairan anggaran.
Pemerintah juga masih memiliki waktu sekitar tiga setengah bulan hingga akhir Desember untuk mengeksekusi anggaran tahun berjalan. Tito menyebut terdapat sekitar Rp793 miliar yang masih perlu segera dicairkan agar program-program pemulihan dapat dilaksanakan.
"Masih ada tujuh KL lagi yang perlu dibantu untuk dipercepat karena tinggal kita punya waktu kira-kira hanya tinggal 3,5 bulan untuk mengeksekusi sampai dengan Desember," katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan program pemulihan bencana di Sumatra menghadapi kendala ketersediaan material konstruksi. Tito mengungkapkan terjadi kekurangan semen serta besi atau baja untuk kebutuhan pembangunan.
Kondisi tersebut terjadi seiring masifnya proyek pemulihan, khususnya yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian PU memiliki program dengan nilai lebih dari Rp22 triliun, antara lain untuk pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan puskesmas, hingga fasilitas rumah ibadah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah meminta dukungan Kementerian BUMN dan Danantara agar pasokan semen dan bahan baja untuk pembangunan di wilayah terdampak dapat ditambah.
Kemudian, Tito menyebut kelangkaan material tersebut mulai berdampak terhadap kenaikan harga bahan bangunan di wilayah bencana.
Selain sektor infrastruktur, pemulihan juga dilakukan pada sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disebut memiliki anggaran lebih dari Rp4 triliun untuk menjalankan berbagai kegiatan pemulihan.
Pemerintah, lanjut Tito, juga akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada publik setiap pekan. Pelaporan akan melibatkan kementerian terkait untuk menjelaskan progres program pemulihan di lapangan.
"Setiap minggu kami ajak teman-teman menteri untuk menjelaskan kepada seluruh daerah dengan seluruh media. Kita sampaikan setiap minggu PU berbuat apa, di mana titiknya, kemudian Menteri Kesehatan mengerjakan apa, Menteri Dikdasmen," ucapnya.
Pemerintah berharap percepatan pencairan anggaran dan pelaksanaan program dapat memastikan proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra berjalan sesuai target.
