TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sampai saat ini, masih terus memperkuat koordinasi pengelolaan anggaran untuk memastikan program pendidikan tinggi, sains, dan teknologi selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Di mana, komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, pada Rabu, 18 November 2026.
Rapat yang dipimpin Direktur Jenderal Anggaran (DJA), Sudarto, itu membahas evaluasi pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga sepanjang 2026 serta persiapan penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
Sejumlah agenda menjadi pembahasan, mulai dari penyelarasan belanja pemerintah pusat dan daerah, penentuan fokus anggaran, penajaman alokasi, hingga persiapan pelaksanaan anggaran 2027.
Dalam pertemuan tersebut, Sudarto menekankan perlunya keselarasan belanja pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan dalam satu arah. Ia juga meminta setiap kementerian dan lembaga mengidentifikasi fokus belanja sehingga penggunaan anggaran lebih terarah.
“Pertama adalah arah dari Presiden, juga Pak Menteri Keuangan, bahwa belanja pusat dan daerah itu adalah satu kesatuan. Yang kedua, kita perlu identifikasi fokus,” ujar Sudarto.
Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dalam arahannya mengingatkan bahwa APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN itu adalah alat, instrumen. Jadi, bukan tujuan. Pemerintah, kita ingin menyejahterakan rakyat, melakukan pembangunan, menciptakan masyarakat adil dan makmur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” tegas Luky.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran perlu tetap mempertimbangkan target pembangunan yang harus dicapai setiap kementerian dan lembaga. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat dan hasil yang dihasilkan.
Penguatan koordinasi juga diperlukan dalam penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah. APBN dan APBD dipandang sebagai satu kesatuan instrumen pembangunan untuk memperluas manfaat kebijakan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027. Langkah ini ditujukan untuk mengoordinasikan kebutuhan pengadaan kementerian dan lembaga agar pelaksanaan belanja lebih efisien.
Bagi Kemdiktisaintek, koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Pengelolaan anggaran yang terarah, efisien, dan akuntabel diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.










