TVRINews, Jakarta
Perum Bulog dan DPR RI sepakati tambahan alokasi beras guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman kemarau ekstrem.
Pemerintah Indonesia mulai menyusun langkah strategis guna memitigasi dampak fenomena cuaca El Nino yang diprediksi memicu kekeringan ekstrem tahun ini. Sebagai langkah awal untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, program bantuan pangan tambahan berupa komoditas beras akan segera digulirkan bagi jutaan keluarga penerima manfaat.
Rencana penebalan bantalan sosial ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa otoritas legislatif telah memberikan lampu hijau terkait program intervensi pasar tersebut untuk periode mendatang.
"Kemarin yang disetujui dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV adalah disetujuinya program tambahan bantuan pangan untuk periode ke depan," ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 22 Mei 2026.
Menurut Rizal, kebijakan ini menjadi instrumen krusial dalam mempertahankan daya beli masyarakat arus bawah, terutama saat sektor domestik dihadapkan pada risiko kelangkaan pangan akibat kemarau panjang serta volatilitas ekonomi global. Ia menilai langkah antisipatif ini sebagai kebijakan yang tepat dalam merespons dinamika iklim saat ini.
Dalam skema yang disetujui, intervensi kali ini akan difokuskan secara eksklusif pada komoditas beras. Setiap keluarga penerima manfaat dijadwalkan menerima alokasi sebanyak 10 kilogram per bulan.
Pada proyeksi awal yang diajukan ke DPR, Bulog mengusulkan distribusi berjalan selama empat bulan berturut-turut, mulai Agustus hingga November 2026, dengan target mencakup sekitar 33 juta penerima.
Jika rencana tersebut terealisasi penuh, total beras yang digelontorkan diperkirakan mencapai 1,3 juta ton, yang akan mengerek angka akumulasi distribusi pangan Bulog sepanjang tahun ini menjadi 1,9 juta ton. Meski demikian, pihak Bulog menyatakan bahwa saat ini mandat resmi yang diterima baru mencakup alokasi untuk dua bulan operasional.
"Disalurkan pada bulan Agustus dan November," tambah Rizal, menjelaskan bahwa penyaluran difokuskan pada periode krusial guna meredam potensi lonjakan harga bahan pokok di akhir tahun.
Langkah mitigasi tahun ini menunjukkan adanya perubahan formula dibanding program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan pemerintah pada Februari dan Maret lalu. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), program awal tahun tersebut menelan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk menjangkau 33,2 juta keluarga, dengan paket bantuan yang menggabungkan beras dan minyak goreng.
Untuk periode mendatang, pemerintah memilih memusatkan seluruh sumber daya pada stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
