TVRINews, Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) terus bersinergi untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks sekaligus mengawal penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut dicapai usai pertemuan antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Bakom RI Syahganda di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Selasa 17 November 2026.
Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa kunjungan jajaran Bakom RI merupakan bentuk silaturahmi sekaligus langkah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Kerja sama ini akan menghubungkan tugas dan tanggung jawab Bakom RI dengan Divisi Humas Polri yang selama ini berfokus menyampaikan informasi seputar pelayanan kepolisian, penegakan hukum, dan pengayoman masyarakat.
"Tentunya ini adalah bagian dari upaya sinergitas antara kita, silaturahmi beliau dalam rangka penguatan untuk mengolah komunikasi dan informasi program-program pemerintah. Untuk itu, kami sepakat dan juga mengumumkan untuk pembukaan apa yang menjadi program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara utuh," ujar Kapolri kepada awak media, Selasa.
Selain sosialisasi program pemerintah dan pelayanan Polri, kedua institusi juga menaruh perhatian serius pada maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah, maupun hoaks di ruang publik. Jenderal Suyudi menegaskan perlunya mitigasi dan kontrol informasi yang cepat agar publik mendapatkan kepastian fakta.
"Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar kembali lagi masyarakat tidak bingung apakah berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri," jelas Kapolri.
Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda menjelaskan bahwa pertemuan di Mabes Polri ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan saat sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Istana Bogor pada pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia turut menyoroti sejumlah agenda besar yang tengah dikawal oleh Kapolri atas perintah Presiden, salah satunya pengungkapan kasus penyadapan terhadap Presiden yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
"Tentu kita berharap bahwa beban kerja Pak Kapolri yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia atas perintah Bapak Presiden untuk mengungkapkan soal penyadapan kepada Bapak Presiden, yang saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan akan diumumkan segera nanti tentang tersangka-tersangka itu sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada beliau Bapak Kapolri," ungkap Syahganda.
Lebih lanjut, Syahganda menyebut Polri sebagai tulang punggung dalam mewujudkan target Presiden untuk menarik kembali aset dan sumber daya bangsa yang selama ini dikelola secara ilegal, sejalan dengan arahan Presiden pada Tanwir Muhammadiyah. Langkah penertiban ini ditujukan agar minimal 70 persen manfaat kekayaan negara dapat dikembalikan demi kemakmuran rakyat, dengan tetap menghormati hak-hak hukum pihak yang sah.
"Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal, agar rakyat tidak menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan dibagi," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI turut mengapresiasi ketegasan Polri dalam memberantas peredaran narkoba serta berbagai tindak kejahatan lainnya tanpa pandang bulu. Bakom RI berkomitmen membantu menyebarluaskan berbagai capaian kinerja Polri kepada publik.
Menjelang akhir tahun, kedua belah pihak juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan tanah longsor, serta pengamanan momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Kita berharap bahwa dalam waktu dekat kita bisa menghimpun kerja sama antara semua jajaran instansi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif. Bagaimana kenyamanan masyarakat di Nataru, kemudian pada saat-saat di mana ada kesulitan karena mungkin ada hujan yang lebat atau longsor dan lain-lain di akhir tahun yang biasanya terjadi di Indonesia, kami dan jajaran pemerintah semua bisa lebih cepat mengantisipasinya," tutup Syahganda.










