TVRINews, Bandung
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong agar 70 persen kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Muhaimin, melimpahnya sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak. Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis, 19 November 2026.
"70 persen kekayaan alam harus dikelola oleh negara agar negara segera mendapatkan dana bagi apa yang disebut terwujudnya keadilan ekonomi," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Jumat, 20 November 2026.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam melalui kebijakan satu pintu. Kebijakan tersebut dinilai dapat mencegah manipulasi dan penipuan, sekaligus memastikan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam terpantau dengan baik.
Muhaimin menilai, penguatan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam perlu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Indonesia, kata dia, tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pasar bagi produk dan kepentingan ekonomi negara lain.
Lebih lanjut, ia mencontohkan industri otomotif yang seharusnya tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem produksi di dalam negeri.
"Misalnya contoh sederhana, BYD boleh memasarkan produknya di sini, tapi minimal mulai dari rodanya, joknya, dan semua komponennya harus dibuat oleh anak-anak negeri sendiri, bukan semuanya dibawa dari negara seberangnya," jelasnya.
"Itu contoh-contoh bagaimana dimulai politik baru, dimulai kebijakan baru, yang insyaallah adalah orientasi yang menjawab keadaan ini," lanjutnya.
Menurut Muhaimin, orientasi kebijakan ekonomi perlu lebih mengutamakan kepentingan nasional. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan aktivitas pasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri lokal, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
Kemudian ia menegaskan, penguatan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam juga harus berjalan beriringan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan begitu, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya produksi dan investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapatkan kesempatan dan manfaat ekonomi secara lebih merata.










