Enggano Darurat, Pemerintah & DPR Tancap Gas!
Penulis: Fityan
TVRINews, ENGGANO
Inpres Presiden Prabowo jadi pemicu gerak cepat atasi krisis transportasi dan pendangkalan pelabuhan di pulau terluar Bengkulu.
Pemerintah bersama DPR RI terus menggeber langkah konkret dalam percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Provinsi Bengkulu yang tengah dilanda krisis infrastruktur transportasi laut. Gerak cepat ini dipicu oleh terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa pihaknya kini fokus memantau langsung penanganan pendangkalan alur pelabuhan oleh Pelindo. Masalah ini menjadi penyebab utama terputusnya layanan kapal laut ke Enggano sejak Maret 2025.
"Pelindo sudah mulai intensif mengatasi pendangkalan pelabuhan. Kami awasi dari dekat," kata Dasco usai mendampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Tak hanya Pelindo, Dasco juga menyebut kolaborasi antara Pelni dan ASDP terus dipantau untuk memastikan kelancaran akses laut masyarakat, termasuk proses naik kapal di tengah laut yang selama ini menyulitkan warga.
"Kami ingin pastikan kerja sama Pelni-ASDP berjalan lancar demi mobilitas warga Enggano," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR kini menjadi ciri utama dalam menghadapi persoalan di daerah. Menurutnya, pendekatan responsif dan koordinatif ini mempercepat penyelesaian masalah.
"Koordinasi dengan DPR sekarang jauh lebih cepat. Kami langsung komunikasi dan ambil langkah bersama," kata Prasetyo yang juga pernah bertugas di DPR.
Ia memastikan bahwa penandatanganan Inpres oleh Presiden Prabowo merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap Enggano. Momen itu turut disaksikan Dasco dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
"Inpres ini bukti negara hadir untuk membangun dari pinggiran dan menjaga kedaulatan," tulis Prasetyo lewat akun Instagram resminya.
Respons cepat ini sebelumnya diawali oleh laporan anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang menyoroti krisis transportasi di Enggano. Ia bahkan mendukung usulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu agar status darurat ditetapkan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kemendikdasmen dan Flinders University Bahas Masa Depan Pendidikan Indonesia
Editor: Redaktur TVRINews