ilustrasi Canva
Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, yang lebih dikenal sebagai Romo Paschal, menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak cukup hanya mengandalkan seremonial dan pernyataan formal semata melainkan, diperlukan keseriusan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
“TPPO bukan kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan luar biasa pula,” ujar Romo Paschal kutip Antara pada Kamis, 31 Juli 2025.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Polda Kepulauan Riau dalam memerangi TPPO, termasuk pengumpulan organisasi masyarakat, pembentukan satgas dan gugus tugas, serta kerja sama lintas sektor.
Baca Juga: Melindungi Anak di Era Digital, Komdigi dan Lima Kementerian Bersatu
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tindakan simbolik semata tidak akan cukup untuk mengatasi kompleksitas persoalan ini.
“Saya ingin memberi catatan penting. TPPO tidak bisa selesai hanya dengan seremoni. Ini butuh gerak hati yang tulus, kerja nyata, dan komitmen kolektif,” ujarnya.
Romo Paschal juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk dari TNI dan Imigrasi, dalam jaringan mafia pengiriman pekerja migran secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan di Batam. Menurutnya, dugaan ini tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut hukum.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan solidaritas kemanusiaan, KKPPMP telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Imipas), mendesak investigasi menyeluruh atas dugaan tersebut.
“Kami mengutuk keras jika benar ada oknum yang terlibat. Tindakan menyurati ini adalah bentuk sikap kami dalam membela keadilan dan kemanusiaan. Siapa pun yang terlibat dalam perdagangan orang harus ditindak tegas,” tegasnya.
Romo Paschal juga menyerukan penguatan regulasi, perlindungan bagi korban, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem pencegahan yang kuat sekaligus menindak tegas pelaku, termasuk jika berasal dari kalangan aparat negara.
“Kalau tidak ada kemauan politik dan ketegasan moral, kita tidak bisa berharap banyak. Tapi kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi martabat manusia,” tutupnya.
Editor: Redaktur TVRINews