TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarifah Suraidah meminta pemerintah mempercepat revitalisasi pasar rakyat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat tingkat bawah.
Menurut Sarifah, pasar rakyat merupakan fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan kemiskinan.
Ia menilai kebijakan Kementerian Perdagangan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tidak cukup hanya berorientasi pada target pertumbuhan ekonomi makro. Kebijakan tersebut juga perlu menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Sarifah mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,86 triliun. Porsi terbesar anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pemulihan pasar rakyat di daerah.
"Pasar rakyat adalah jantung ekonomi kerakyatan. Jika kita ingin menggerakkan masyarakat di tingkat bawah dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, maka revitalisasi pasar tradisional harus menjadi prioritas utama. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi pusat mata pencaharian jutaan keluarga," papar Bunda Harum, sapaan akrab Sarifah Suraidah dalam keterangan yang diterima Selasa, 8 September 2026.
Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur itu, alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk revitalisasi 200 pasar rakyat harus dikawal agar terlaksana tepat sasaran.
Ia menilai pembangunan sarana perdagangan penting untuk memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah terdampak maupun daerah yang sedang berkembang.
"Kami di Komisi VI DPR RI akan mengawal agar anggaran revitalisasi pasar rakyat benar-benar tuntas dieksekusi. Kami mendorong agar proses pelaksanaan dapat dilakukan tepat waktu setelah anggaran ditetapkan, karena rakyat di tingkat bawah sangat menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan lokal ini," tegas Sarifah Suraidah.
Pedagang Kecil Perlu Didorong Naik Kelas
Selain pembenahan infrastruktur, Sarifah menekankan perlunya penguatan kapasitas pedagang kecil. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan UMKM, integrasi digitalisasi pasar, dan program Desa BISA Ekspor.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat rantai pasok dan perdagangan antarwilayah. Dengan begitu, produk lokal diharapkan memiliki daya saing dan jangkauan pasar yang lebih luas.
"Revitalisasi tidak hanya soal fisik bangunan, tapi juga revitalisasi ekosistem dagangnya. Melalui program pendampingan dan pembinaan kemitraan, kita ingin pedagang di tingkat bawah tidak hanya bertahan dari gempuran ritel modern, tetapi juga bisa naik kelas dan memperluas jangkauan pasarnya."
Sarifah juga menilai revitalisasi pasar perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan digitalisasi perdagangan. Integrasi ketiga aspek tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat.
“Integrasi antara revitalisasi pasar rakyat, pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, dan digitalisasi perdagangan dapat menciptakan stabilitas harga yang menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.
